Jakarta (22/08/2024) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mimika yang dikelola Bagian Hukum Kabupaten Mimika berhasil meraih penghargaan ‘Peningkatan Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dianugerahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang digelar di Gedung Aston Kartika Grogol Hotel, Kamis (22 Agustus 2024).

JDIHN Awards Tahun ini dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Staf Ahli Bupati Mimika Yoga Pribadi dan Kepala Bagian Hukum Muh. Jambia Wadan Sao beserta Kasubbag Dokumentasi Bagian Hukum Norawati Simanjuntak.

Untuk diketahui dalam ajang yang dilaksanakan Kemenkumham RI ini, JDIH Kabupaten Mimika menjadi terbaik ke-VI Kategori Pengelolaan JDIH Tingkat Kabupaten dan  pada saat itu Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, Dimana Tahun lalu JDIH Kabupaten Mimika memperoleh terbaik ke-VIII Tingkat Kabupaten.

JDIH sendiri adalah sebuah sistem terpadu yang dikembangkan oleh Bagian Hukum Kabupaten Mimika untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat.

Bupati Mimika Johannes Rettob saat menerima penghargaan mengungkapkan, apresiasi yang diberikan Kemenkumham RI ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat secara berkualitas.

Menurutnya penghargaan tersebut juga merupakan bukti Pemerintah Kabupaten Mimika mengetahui bagaimana dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia dan sering melakukan sosialisasi ini untuk masyarakat.

“Semoga apresiasi ini akan menjadi motivasi semua agar aplikasi JDIHN ini bermanfaat bagi warga Kabupaten Mimika dan kita semua,” jelasnya.
 
“Ini kan (penghargaan) sesuatu yang baik untuk kita dapatkan di Mimika dan untuk tahun depan, kita harus lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara Kabag Hukum Setda Mimika Muhammad Jambia, SH menambahkan pada Tahun 2023 ada 516 Kabupaten yang mengelola JDIH dan Kabupaten Mimika berada di 10 besar. Adapun ada beberapa aspek penilaian yang dilakukan oleh Kemenkumham RI untuk memberikan peringkat kepada daerah antara lain terkait akses digital oleh masyarakat terhadap dokumen daerah.

“Dengan adanya JDIH ini, OPD Kabupaten Mimika dan masyarakat jadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang peraturan daerah dan peraturan bupati,” ungkapnya.

Jambia mengungkapkan JDIHN sendiri diluncurkan pemerintah bertujuan untuk mengintegrasikan semua dokumen hukum dalam satu jaringan, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, peneliti, maupun praktisi hukum.

JDIHN lanjutnya merupakan langkah penting dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan hukum di Kabupaten Mimika dan Indonesia.