Berita Detail




Timika, 23 Oktober 2023_  Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum menyelenggaran Forum SKPD bagi Tenaga Penyusun Produk Hukum Daerah se-Provinsi Papua Tengah. kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman teknis dalam penyusunan produk hukum daerah dan peraturan kepala daerah di lingkungan provinsi papua tengah dan kabupaten serta meningkatkan sinergitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam  penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang hukum.

Peserta forum  direncanakan diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri  dari Biro Hukum Provinsi Papua Tengah 14 (empat belas) orang, Sekretaris Dewan se-Provinsi Papua Tengah  16 (enam belas) orang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) se-Provinsi Papua Tengah 16 (enam belas) orang, Bagian Hukum Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah 24 ( dua puluh empat) orang.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Diana,Mimika yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 23-25 oktober 2023 dan dibukan secara resmi oleh Pj. Gubernur Papua Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Benjamin Gaspar Lekatompessy,SP. , didampingi mantan Kepala Biro Hukum Menase Yoteni, S.H.,M.Si selaku moderator dan Plh. Kepala Biro Hukum, Elny Yusuf Lallo, S.H.

Dalam sambutannya Benjamin mengatakan, pemerintah provinsi maupun kabupaten perlu untuk memiliki satu pemahaman terkait dasar, prosedur, sistematika dan metode penyusunan produk hukum daerah baik itu Perda ( peraturan daerah) maupun peraturan kepala daerah ( Perkada), sehingga peraturan yang dikeluarkan dapat sesuai dengan amanat undang-uandang dan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini.

Mengakhiri sambutan beliaupun berharap, agar peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan dapat berperan aktif dalam diskusi-diskusi, sehingga dapat terbangun pemahaman yang sama dalam penyusunan produk hukum daerah.

Narasumber  pada kegiatan ini, Erma Wahyuni, S.H.,M.,Si., selaku Analis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Bagian Sekretariat Jenderal Kemendagri dan Sitti Nuralita Avianti, S.H., selaku Analis Kebijakan Ahli Muda / Koodinator Wilayah II Biro Hukum Setjen Kemendagri. Kegiatan dibagi 3 sesi, pemaparan materi, diskusi kelompok dan pemaparan kelompok.

 Kegiatan ditutup oleh Benjamin Gaspar Lekatompessy,SP. selaku  Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan , dalam sambutan penutup, beliau  menyampaikan agar kedepannya kegiatan Forum SKPD bagi Tenaga Penyusun Produk Hukum dapat dilaksanakan di kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto dan makan malam bersama.




Hubungi 📧 Kami

Bagian Hukum JDIH Pemerintah Kabupaten Mimika

An internal server error occurred.