Jakarta, (12/10/2023) - Pertemuan Nasional JDIHN & LDCC Awards dengan tema Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital.
Kementerian Hukum dan Ham, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memberikan Anugerah JDIHN atau JDIHN Awards bagi anggota JDIHN untuk semua kategori anggota.
Pertemuan Nasional JDIHN & LDCC Awards Tahun 2023 dilakukan pada hari Kamis (12/10) di Hotel Aston Kartika Grogol Hotel Jakarta.
Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia ( Menkumham) Yosanna H. Laoly,S.H.,M.SC.,PH.D, meminta para pemegang tugas dan fungsi dibidang hukum aktif memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai media untuk saling berbagi informasi hukum.
Pemerintah membutuhkan pendekatan baru dalam mengkomunikasikan kebijakannya pada publik dengan media yang lebih 'membumi', salah satunya melalui media sosial,"kata Yosanna.
Beliau beharap semua anggota JDIHN terus aktif dalam menambah dokumen hukum dan tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan JDIH dengan seoptimal mungkin.
Disaat yang sama, Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana.S.H.,M.Hum mengatakan bahwa Legal Development Content Creator (LDCC) merupakan salah satu wujud kolaborasi industri kreatif dengan pemerintah, khususnya BPHN. dalam menyampaikan informasi hukum dan membangun budaya hukum di Indonesia. Penyelenggaraan LDCC Awards ini berperan sebagai langkah nyata dalam penyebaran informasi dan dokumentasi hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN.
Beliau berharap, melalui penghargaan ini dapat mendorong anggota JDIHN lainnya untuk mengikuti langkah serupa. Penyebaran informasi dan dokumentasi seperti ini juga akan dijadikan sebagai salah satu aspek penilaian dalam mengevaluasi kinerja anggota JDIHN pada tahun 2024.
Lebih lanjut, dalam acara tersebut Yosanna memberikan penghargaan kepada 57 anggota JDIHN Terbaik Tahun 2023. Terdiri dari lima anggota dari kategori kementerian , lima dari kategori lembaga negara, lima lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan lima lembaga nonstruktural (LNS). Ada juga lima provinsi, sepuluh kabupaten, satu sekretariat DPRD kota, tiga perguruan tinggi, dua unit utama kemenkumham dan lima kantor wilayah kemenkumham.
Pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Mimika menduduki peringkat ke-8 dalam kategori 10 besar terbaik. hal merupakan suatu kebanggan karena dari Wilayah Timur Kabupaten Mimika merupakan yang pertama menerima penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yosanna H. Laoly, kepada Muh.Jambia Wadan Sao ,S.H, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
Penghargaan JDIHN diberikan kepada perwakilan kementerian dan lembaga, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola sistem JDIH dengan kinerja terbaik.